Jaga Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Khofifah Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Kemarau 2026

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kegiatan panen padi.

Inti Berita:

  • Instruksi Mitigasi Dini: Gubernur Jawa Timur menerbitkan surat resmi kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk segera memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengaktifkan ‘Brigade Kekeringan’.
  • Optimalkan Infrastruktur Air: Instruksi mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, penggunaan pompa air, hingga pemanfaatan sumur dangkal untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.
  • Strategi Tanam Cepat: Pemerintah daerah didorong mengarahkan petani menggunakan varietas tanaman yang tahan panas dan berumur pendek agar panen tetap aman di tengah cuaca ekstrem.

Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.

Bacaan Lainnya

Berita Selengkapnya:

Langkah Sigap Pemprov Jatim Melindungi Nasib Petani

Surabaya, Sapapublik – Di tengah langit Surabaya yang masih cerah, sebuah langkah besar diambil dari Gedung Negara Grahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tidak ingin mengambil risiko terkait urusan perut rakyat.

Menanggapi proyeksi BMKG bahwa musim kemarau akan menyapa Jawa Timur pada April hingga Agustus 2026, Gubernur bergerak cepat menerbitkan instruksi strategis bagi seluruh kepala daerah di Jawa Timur.

Melalui Surat Gubernur Nomor 500.6.1/10499/110/2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil posisi siaga. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya mitigasi dini agar rantai produksi pangan tidak terputus.

Bagi Khofifah, menjaga sawah tetap basah adalah menjaga marwah Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. “Kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegas Khofifah dengan nada optimis saat ditemui di Grahadi, Kamis (2/4).

Sinergi Brigade Kekeringan dan Teknologi Air

Menghadapi tantangan alam, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak membiarkan bupati dan wali kota berjuang sendiri. Instruksi tersebut menekankan pentingnya pembentukan ‘Brigade Kekeringan’ yang bertugas memantau kondisi lapangan secara real-time.

Selain itu, infrastruktur air menjadi kunci utama. Pemprov mendorong optimalisasi pompanisasi, perpipaan, hingga rehabilitasi embung-embung desa agar air tetap mengalir meski hujan mulai jarang turun.

Gubernur juga menyoroti pentingnya adaptasi petani terhadap iklim. Para penyuluh pertanian diminta lebih aktif mengedukasi petani untuk beralih ke varietas tanaman yang “genjah” atau berumur pendek serta lebih tahan terhadap kondisi kering.

Menjaga Stabilitas di Tengah Perubahan Iklim

Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi bersama Kementerian Pertanian RI. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri melalui Forkopimda, serta kelompok tani, Jawa Timur optimistis mampu melewati tahun 2026 tanpa krisis produksi.

Bagi Khofifah, setiap tetes air yang diselamatkan melalui manajemen irigasi yang baik adalah investasi untuk stabilitas harga pangan di pasar. “Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *