Jamin Kualitas 8,4 Juta Porsi Makan Gratis, Pemprov Jatim Masifkan Sertifikasi Keamanan Pangan
SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya luas secara jangkauan, tetapi juga aman dan berkualitas. Bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memfokuskan percepatan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Jawa Timur saat ini melayani 8.415.882 jiwa penerima manfaat MBG. Skala program yang besar menuntut standar keamanan pangan yang ketat agar setiap porsi makanan yang disajikan benar-benar sehat, higienis, dan layak konsumsi.
Manfaat Sertifikasi SPPG bagi Masyarakat
Percepatan sertifikasi SPPG bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Sejumlah manfaat nyata yang dirasakan antara lain:
- Menekan Risiko Keracunan Pangan
Sebanyak 1.214 unit SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini memastikan dapur produksi memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, sehingga risiko kontaminasi bakteri dalam makanan dapat diminimalkan. - Menjamin Standar Gizi yang Terukur
Sebanyak 795 unit SPPG telah memiliki chef bersertifikat, yang memastikan menu MBG tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi standar gizi nasional untuk mendukung tumbuh kembang anak. - Pengawasan Kesehatan Lingkungan yang Ketat
Pemprov Jatim secara rutin melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan pemeriksaan sampel air serta makanan. Hasilnya, lebih dari 91 persen SPPG yang diperiksa dinyatakan memenuhi standar kesehatan.
“Sertifikasi SPPG ini terus kita maksimalkan sesuai standar Badan Gizi Nasional sebagai langkah preventif mengawal program MBG,” tegas Khofifah saat Rakor Penyelenggaraan MBG di Surabaya.
Dampak Ekonomi: Petani dan Peternak Lokal Paling Diuntungkan
Selain meningkatkan kualitas kesehatan, MBG di Jawa Timur juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut perputaran anggaran MBG di Jawa Timur mencapai Rp4,17 triliun.
Skema distribusi anggaran tersebut dirancang berpihak pada rakyat, dengan rincian:
- 70 persen anggaran atau sekitar Rp2,9 triliun dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari petani dan peternak lokal, menciptakan pasar tetap bagi produk pertanian dan peternakan Jawa Timur.
- 20 persen anggaran digunakan untuk honor relawan dan petugas, menyerap 145.946 tenaga kerja di berbagai daerah.
- 10 persen anggaran dialokasikan untuk insentif pembangunan dan penguatan infrastruktur SPPG.
Skema ini dinilai efektif memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.
Jatim Jadi Barometer Nasional MBG
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam pemenuhan SLHS yang telah mencapai 55,6 persen, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbaik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk menjaga keberlanjutan dan respons cepat di lapangan, Pemprov Jatim membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) serta Satuan Tugas (Satgas) MBG di 38 kabupaten/kota. Upaya ini memastikan setiap kendala, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok seperti Ponorogo dan Sumenep, dapat tertangani dengan cepat dan tepat.
Dengan penguatan sertifikasi, sistem pengawasan yang ketat, serta dukungan bahan baku lokal, Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur diharapkan menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus tulang punggung ekonomi baru bagi masyarakat Jawa Timur.
