8Inti Berita:
- Ancaman Serius: BMKG memprediksi puncak kemarau di Jatim terjadi pada Agustus 2026, mencakup 70,9% wilayah dengan durasi ekstrem hingga 240 hari.
- Dampak Ganda: Kekeringan tahun ini berpotensi memicu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta mengancam produktivitas 921 ribu hektare lahan sawah.
- Respons Strategis: Pemprov Jatim menginstruksikan langkah proaktif mulai dari manajemen air (waduk/embung), pompanisasi, hingga sistem peringatan dini (EWS).
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Konsolidasi Rakor Bersama
Surabaya, Sapapublik – Jawa Timur kini tengah bersiap menghadapi tantangan alam yang tidak biasa. Di tengah dinamika perubahan iklim yang kian nyata, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengonsolidasi kekuatan untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda sepanjang tahun 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi yang digelar di Surabaya, Selasa (7/4), Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan alarm peringatan bagi seluruh kepala daerah.
Bukan tanpa alasan, data menunjukkan bahwa mayoritas bencana di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir didominasi oleh faktor cuaca. Kini, fokus utama bergeser dari banjir menuju ancaman kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan.
Kemarau 2026: Lebih Panjang dan Lebih Menantang
Berdasarkan rilis dari BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan mulai menyapa sebagian besar wilayah Jatim pada bulan Mei. Namun, titik krusialnya ada pada bulan Agustus, di mana sekitar 72,5% wilayah akan memasuki periode kritis. Tak hanya luas, durasinya pun tergolong lama, yakni mencapai 220 hingga 240 hari di zona musim tertentu.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja atau sekadar reaktif. Harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegas Gubernur Khofifah di hadapan para Bupati dan Wali Kota. Beliau menekankan bahwa kemarau kali ini membawa tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Mencegah Siklus Bencana: Karhutla dan Krisis Air
Gubernur menjelaskan bahwa kekeringan bukan hanya soal sulitnya mencari air bersih, tapi juga menjadi pemicu utama terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ketika vegetasi mengering, lahan menjadi sangat mudah terbakar, menciptakan siklus bencana yang merusak daya dukung ekosistem ke depan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jatim telah menyiapkan strategi terpadu:
1. Penanganan Karhutla: Mengandalkan Early Warning System (EWS), operasi darat dan udara yang sigap, serta penegakan hukum tegas bagi pemicu kebakaran.
2. Mitigasi Kekeringan: Memperkuat manajemen sumber air melalui waduk dan embung, pemetaan desa rawan, hingga distribusi air bersih secara masif menggunakan truk tangki ke titik-titik terdampak.
Mempertahankan Lumbung Pangan Nasional
Sektor pertanian menjadi perhatian paling serius. Dengan luas baku sawah mencapai 1,2 juta hektare, sekitar 76,7% di antaranya terancam terdampak pada puncak kemarau nanti. Kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat Jawa Timur tetap mematok target tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, hingga Banyuwangi diminta waspada. Strategi pompanisasi dan pembangunan sumur bor strategis kini menjadi “senjata” utama agar produktivitas lahan sawah, terutama sawah tadah hujan, tidak merosot tajam.
Di akhir arahannya, Gubernur Khofifah mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif. Mulai dari menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, hingga segera melapor jika melihat potensi bencana di lingkungannya demi memastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif.
