Inti Berita:
- Perencanaan Berbasis Data: Pemprov Jatim mengedepankan akurasi data (DTSEN) dan kolaborasi pentahelix untuk memastikan kebijakan pembangunan tahun 2027 tepat sasaran dan inklusif.
- Pemerataan Ekonomi: Fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Pantai Selatan (Pansela) guna memangkas disparitas ekonomi antara wilayah utara dan selatan.
- Penguatan Layanan Dasar: Peningkatan akses kesehatan melalui kepesertaan JKN yang mencapai 97,71% serta dukungan penuh terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya
Menatap Jawa Timur 2027: Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Eksekusi
Surabaya, Sapapublik – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun 2027 di Hotel Shangri-la, Surabaya, Selasa (14/4).
Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah krusial untuk memastikan Jatim tetap menjadi motor pembangunan nasional. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, dan Wamendagri Ribka Haluk mempertegas bahwa visi Jatim tahun 2027 selaras dengan prioritas pemerintah pusat.
Dalam pidatonya, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan daerah harus menjawab kebutuhan riil di lapangan. Fondasinya adalah data yang akurat. Beliau mendorong percepatan pemutakhiran dan pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi kebijakan tidak salah sasaran.
Strategi ini diperkuat dengan kolaborasi pentahelix yang menjadikannsinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta akuntabilitas.
Mengatasi Disparitas: Ambisi Besar Jalur Pantai Selatan (Pansela)
Salah satu fokus utama dalam pembangunan 2027 adalah memecah ketimpangan ekonomi wilayah. Saat ini, wajah ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh wilayah utara dengan kontribusi mencapai 54,57%. Sementara itu, wilayah selatan baru berkontribusi sebesar 20,53%, dan Madura sebesar 3,81%.
Untuk mengikis celah ini, percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis. Hingga April 2026, progres fisik telah mencapai 390,84 km atau 62,2% dari total target panjang 628,39 km.
Pada tahun 2026 ini saja, pemerintah menargetkan tambahan penyelesaian sepanjang 30,59 km. Proyek ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengangkat taraf hidup masyarakat di pesisir selatan.
Kesehatan Masyarakat: Capaian JKN dan Penguatan Ponkesdes
Di sektor layanan kesehatan, Jawa Timur mencatatkan angka yang impresif. Per 1 April 2026, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jatim telah mencapai 97,71%, menjangkau 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk.
Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2026 menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional. Program ini mencatat partisipasi tinggi dari kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92%), dengan proporsi partisipasi perempuan mencapai 58,44% dan laki-laki 41,56%.
Di tingkat desa, layanan kesehatan diperkuat melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada tahun 2025, Pemprov Jatim memberikan dukungan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan Khusus bagi 1.001 perawat Ponkesdes yang tersebar di 21 kabupaten/kota, memastikan pelayanan kesehatan primer tetap kokoh sebagai ujung tombak.
Sinergi Program Nasional: Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa
Jawa Timur juga menunjukkan komitmen penuh terhadap program prioritas nasional. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat, mulai dari balita, peserta didik, hingga ibu hamil dan menyusui.
Operasional program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana 3.412 unit telah beroperasi penuh dan 823 lainnya dalam tahap persiapan. Sebanyak 160.524 tenaga petugas dikerahkan, dan per 10 April 2026, telah diterbitkan 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin kualitas konsumsi masyarakat.
Di pilar ekonomi kerakyatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai tonggak sejarah dengan pembentukan kelembagaan 100% di 8.494 koperasi di seluruh Jatim.Sebagian besar merupakan unit usaha baru (99%) yang bergerak di sektor gerai sembako dan mulai beroperasi secara bertahap untuk memperkuat ekosistem kemitraan desa.
Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial Menuju 2045
Sektor pendidikan juga memberikan kontribusi signifikan di tingkat nasional. Jatim tercatat memiliki 26 unit Program Sekolah Rakyat (SR), atau setara dengan 15% dari total nasional. Program ini mengelola 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik, yang didukung secara komprehensif mulai dari fasilitas belajar, pelatihan kebencanaan oleh Tagana, hingga pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa.
Selain itu, Pemprov Jatim tetap konsisten memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin. Dengan skema sharing pembiayaan bersama kabupaten/kota, Khofifah berharap mutu pendidikan keagamaan dapat terus meningkat sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
Musrenbang ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara (BA) RKPD 2027 oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, hingga kelompok disabilitas. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan Jawa Timur adalah milik bersama, dibangun dengan kolaborasi lintas wilayah dan lintas kepentingan demi mewujudkan Jatim yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan.
