Inti Berita:
- Kesiapsiagaan Mutlak: Gubernur Khofifah menginstruksikan seluruh kepala daerah proaktif menghadapi kemarau ekstrem akibat El Nino yang diprediksi mulai melanda 56,9 persen wilayah Jatim pada Mei 2026.
- Tren Risiko Bencana: Meski Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim sempat fluktuatif (terakhir berada di angka 108.36 pada 2025 karena perubahan variabel BNPB), pemerintah fokus menekan angka ini melalui mitigasi berbasis data.
- Ancaman Hidrometeorologi: Data menunjukkan 92 hingga 97 persen bencana di Jatim adalah faktor cuaca, dengan catatan 121 kejadian bencana alam telah terjadi sepanjang triwulan pertama tahun 2026.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya:
Beradu Cepat dengan El Nino, Jatim Perkuat Benteng Mitigasi
Surabaya, Sapapublik – Matahari mungkin akan terasa lebih menyengat di Jawa Timur dalam beberapa bulan ke depan. Di tengah peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh pada Minggu, 26 April 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sebuah “alarm” penting bagi seluruh elemen masyarakat. Bukan sekadar seremonial, momentum ini menjadi titik tolak untuk menghadapi realitas iklim yang kian menantang: El Nino dan kemara ekstrem.
Dengan mengusung tema “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, Gubernur Khofifah menekankan bahwa kesiapsiagaan adalah investasi nyawa dan harta benda. Baginya, respon terhadap alam tidak boleh lagi sekadar reaktif, melainkan harus terencana dan presisi.
Membaca Angka di Balik Risiko
Data menjadi navigasi utama Pemprov Jatim dalam memetakan kerawanan. Jika menilik catatan ke belakang, upaya kolektif pemerintah dan warga sebenarnya membuahkan hasil pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).
Pada tahun 2021, IRB Jatim tercatat di angka 117,26. Angka ini berhasil ditekan menjadi 108,69 pada tahun 2022, lalu melandai lagi ke 101,65 di tahun 2023. Tren positif berlanjut hingga tahun 2024 yang mencapai angka 95,75.
Namun, pada tahun 2025, IRB Jatim tercatat mengalami kenaikan menjadi 108.36. Kenaikan ini, menurut Gubernur Khofifah, terjadi karena adanya perubahan variabel Hazard (Bahaya) dan Vulnerability (Kerentanan) sesuai dengan surat resmi BNPB Nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 yang diterbitkan 30 Januari 2026.
Meskipun angka statistik berubah, semangat untuk melindungi warga tetap menjadi prioritas melalui payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
Realitas Hidrometeorologi dan Bayang-Bayang Kekeringan
Jawa Timur kini berada di garda terdepan dampak perubahan iklim. Statistik menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi.
Memasuki awal tahun 2026 saja, sejak Januari hingga 31 Maret, tercatat sudah ada 121 kejadian bencana. Angin kencang mendominasi dengan 82 kejadian, disusul banjir sebanyak 27 kejadian yang berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga.
Kini, tantangan berganti rupa menjadi kekeringan. Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai menyentuh 56,9 persen wilayah Jatim pada bulan Mei.
Kondisi ini diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus dengan cakupan 70,9 persen wilayah, bahkan meluas hingga periode kritis di angka 72,5 persen wilayah.
Durasi Panjang dan Tekanan Ekstrem
Tahun ini, warga Jatim diminta lebih bijak dalam mengelola air. Durasi musim kemarau diprediksi akan berlangsung sangat panjang, berkisar antara 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Angka ini membawa pesan jelas: tekanan kekeringan tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.
Gubernur Khofifah mengingatkan agar tidak ada lagi aktivitas yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti pembakaran sampah atau lahan yang tak diawasi. “Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja,” tegasnya.
Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat adalah satu-satunya cara agar Jawa Timur tetap tangguh dan produktif meski di bawah ancaman cuaca ekstrem.
