Inti Berita:
- Peringatan May Day 2026 di Jawa Timur akan difokuskan pada tiga titik utama: pemberangkatan 3.600 pekerja ke Monas, aksi 5.000 buruh di Kantor Gubernur pada 1 Mei, dan peresmian Museum Marsinah di Nganjuk pada 2 Mei.
- Serikat Buruh mendorong Pemprov Jatim meningkatkan kuota afirmasi SMA/SMK bagi anak buruh dari 5% menjadi 10% tanpa syarat kategori keluarga miskin.
- Gubernur Jawa Timur menginstruksikan percepatan asesmen Trans Jatim Koridor 8 di Pasuruan serta membuka akses program rumah murah dan renovasi 35.000 unit hunian bagi pekerja.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya
Berita Selengkapnya:
Mendengar Suara dari Ring Satu, Diplomasi di Meja Grahadi
Surabaya, Sapapublik – Suasana di Gedung Negara Grahadi pada 28 April 2026 terasa hangat namun sarat akan tuntutan substansial. Gubernur Jawa Timur, didampingi Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, duduk bersama pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni menjelang Hari Buruh Internasional, melainkan ruang negosiasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur tetap menjadi prioritas kebijakan publik.
Ketua DPD SPSI Jawa Timur sekaligus Ketua Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, Achmad Fauzi membuka paparan dengan laporan mobilisasi massa yang terukur. Sebanyak 66 unit bus telah disiapkan untuk memberangkatkan 3.600 pekerja menuju Monas, Jakarta, guna menghadiri puncak May Day yang dibuka langsung oleh Presiden.
Namun, Jawa Timur punya agenda monumental sendiri. Pada 2 Mei 2026, sebanyak 5.000 pekerja dijadwalkan berkumpul di Nganjuk untuk meresmian Museum Marsinah, sebuah simbol penghormatan bagi pejuang buruh yang kini tengah diajukan bersama Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Sementara itu, tepat di hari buruh 1 Mei, 5.000 pekerja lainnya akan memusatkan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Pendidikan dan Jaminan Sosial, Memutus Rantai Kemiskinan
Isu pendidikan menjadi sorotan tajam dari Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli bersama perwakilan seikat buruh pekerja lainnya. Mereka memberikan apresiasi atas kebijakan afirmasi kuota 5% masuk SMA/SMK Negeri bagi anak buruh yang sudah berjalan. Namun, para pimpinan buruh menilai angka tersebut perlu ditingkatkan menjadi 10%
. Aspirasi ini membawa pesan kuat yaitu anak-anak buruh tidak boleh lagi dibatasi oleh label “keluarga miskin” dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mereka berharap akses pendidikan tinggi bagi anak buruh di wilayah Ring 1 tidak lagi terganjal birokrasi, agar tidak memicu aksi massa di Dinas Pendidikan.
Selain pendidikan, kesejahteraan finansial melalui relaksasi pajak turut disuarakan. Muncul usulan agar pemerintah melakukan segmentasi khusus atau bahkan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (khusus sepeda motor) bagi buruh. Di sisi lain, para pekerja juga menuntut pembentukan Perda Sistem Jaminan Pesangon dan sanksi tegas dalam aplikasi BPJS sebagai perlindungan hukum yang lebih nyata.
Menjawab Tantangan Infrastruktur dan Hunian
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons cepat berbagai masukan tersebut dengan langkah konkret. Terkait transportasi, Gubernur langsung memberikan arahan tegas kepada Kadis Perhubungan untuk segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas pihak pada Koridor 8 Trans Jatim di wilayah Pasuruan. Hal ini menjawab mengenai ketimpangan fasilitas transportasi dibanding wilayah Mojokerto yang sudah terlayani dengan baik.
Mengenai isu hunian yang krusial, Ibu Gubernur memaparkan data mengenai ketersediaan rumah murah. Meski 200 unit opsi perumahan di Gresik telah habis terjual, pemerintah tengah menyiapkan program renovasi rumah berskala besar sebanyak 35.000 unit. Rencananya, program ini akan diluncurkan pada 4 Mei 2026 . Dalam jangka pendek, buruh diberikan peluang akses khusus untuk program perumahan ini melalui koordinasi satu pintu.
Optimalisasi Lembaga dan Harmonisasi Pusat-Daerah
Di sisi kelembagaan, ada sorotan terkait tiga pilar ketenagakerjaan yakni LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, dan Urgent Labour Condition (ULC) yang sering kali terabaikan. Padahal, optimalisasi lembaga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembiayaan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Adhy Karyono menegaskan bahwa meski ada keterbatasan anggaran di level Pemprov maupun Pemkab/Kota, sinergi tetap diutamakan. Untuk memfasilitasi kegiatan May Day dalam waktu dekat, pemerintah bahkan telah menyiapkan sarana ibadah berupa fasilitas salat Jumat berjamaah bagi para peserta aksi.
Pertemuan ini ditutup dengan pesan damai dari Gubernur Khofifah sembari memberikan ucapan selamat kepada para pekerja yang berangkat ke Jakarta, beliau mengajak seluruh elemen buruh di Jawa Timur untuk menjaga kondusivitas wilayah. Bagi Pemprov Jatim, kesejahteraan buruh adalah investasi jangka panjang, dan dialog di Grahadi ini menjadi bukti bahwa suara dari pabrik-pabrik tetap memiliki ruang di meja kekuasaan.
Rapat Finalisasi Mayday Di Disnakertrans Jatim
Dihari yang sama , terdapat pertemuan Rapat Finalisasi Mayday yang diselenggarakan di ruang wawasan kantor Disnakertrans Jatim yang dipimpin langsung Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto didampingi Kabid HI dan JS Sugeng Lestari dan Kabid Wasnaker Dan K3 Tri Widodo.
Seluruh instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, hingga jajaran OPD dilingkungan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, diminta untuk bersinergi melakukan pengawalan ketat.
“Koordinasi intensif juga dilakukan bersama TNI dan Polri untuk mengamankan eskalasi massa yang diprediksi bergerak dari titik kumpul Bundaran Cito hingga Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan,” kata Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto.
Pergerakan massa diperkirakan mulai memadati area masuk Surabaya sejak pukul 10.00 WIB. Mengingat waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan ibadah Salat Jumat, pemerintah mengantisipasi adanya jeda aktivitas massa di tengah perjalanan.
“Kami mengantisipasi eskalasi massa yang luar biasa. Karena perjalanannya panjang dari titik Cito ke kantor gubernur dan pasti macet, maka diperlukan effort luar biasa agar lalu lintas tetap mengalir. Kami juga mengimbau teman-teman buruh untuk tetap memperhatikan waktu ibadah,” ujar Sigit
Disampaikan juga estimasi massa akan tiba di pusat kota pada pukul 13.00 hingga 14.00 WIB. Untuk meminimalisir dampak kemacetan, petugas akan ditempatkan di sepanjang rute longmarch untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Siapkan Tim Kesehatan Sebagai Antisipasi
Selain pengaturan lalu lintas, Pemprov Jatim juga menyiagakan tim dari Dinas Kesehatan dan ambulans portable di beberapa titik untuk mengantisipasi gangguan kesehatan peserta aksi di tengah cuaca panas. Langkah ini diambil belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
“Fokus kami adalah antisipasi. Kami memfasilitasi agar perayaan ini berjalan kondusif. Masing-masing pihak sudah diminta bersiap sesuai tupoksinya agar tidak terjadi bentrokan atau hal-hal negatif lainnya,” tambahnya.
Meskipun membawa tuntutan nasional terkait Undang-Undang Tenaga Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi, perayaan May Day kali ini diharapkan sesuai tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Kerja” dengan tagline “Satu Tekad Satu Tujuan Sejahtera Bersama” . Pemerintah berharap aksi ini berjalan damai dan ditutup dengan tradisi tumpengan sebagai simbol harmonisasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
