Inti Berita:
- Sinergi Massal: Gubernur Khofifah bersama 36 Kepala Daerah di Jawa Timur resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jatim.
- Target Opini WTP: Penyerahan ini merupakan langkah krusial untuk mempertahankan dan meningkatkan standar akuntabilitas guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di seluruh wilayah Jatim.
- Mitigasi Ekonomi: Selain fokus pada administratif, Gubernur menekankan pentingnya kepala daerah menjaga stabilitas distribusi bahan pokok dan energi (LPG) pasca-Idul Fitri di tengah dinamika global.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya
Langkah Nyata Menuju Tata Kelola yang Akuntabel
Sidoarjo, Sapapublik – Suasana di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, tampak berbeda pada Senin (30/3). Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir memimpin barisan 36 kepala daerah untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prosesi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan simbol komitmen kuat dalam menjaga amanah uang rakyat agar tetap transparan dan tepat sasaran.
Meski setiap daerah memiliki gaya pelaporan yang berbeda mulai dari ada yang tipis hingga yang sangat tebal. Dalam hal ini tentunya Khofifah menegaskan bahwa substansi utamanya tetap sama yaitu akuntabilitas.
Dengan penyerahan ini, setiap program yang telah dicanangkan pemerintah daerah kini berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Mengejar Standar Tertinggi, Opini WTP
Bagi Pemprov Jatim dan jajaran kabupaten/kota, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah standar emas yang harus dicapai. Khofifah menyadari bahwa proses menuju ke sana tidaklah instan.
Meski telah melalui fase review internal oleh Inspektorat, ia tetap meminta para kepala daerah untuk proaktif menindaklanjuti setiap temuan atau catatan dari tim auditor BPK.
“Harapan kita semua adalah mencapai standar yang lebih baik. Jika maksimalisasi tindak lanjut sudah kita lakukan, maka seluruh daerah di Jawa Timur nantinya bisa mencapai predikat WTP,” tutur Khofifah dengan optimis.
Waspada Dampak Global dan Stabilitas Lokal
Menariknya, dalam pertemuan formal tersebut, Gubernur Khofifah juga memberikan “catatan pinggir” yang sangat relevan dengan kondisi lapangan. Ia mengingatkan bahwa tata kelola keuangan tidak bisa dipisahkan dari stabilitas ekonomi makro.
Dinamika di Selat Hormuz hingga gejolak global lainnya bisa berdampak langsung pada distribusi barang di tingkat lokal.
Ia secara khusus menyoroti potensi kelangkaan LPG dan bahan pokok pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah. Khofifah meminta para bupati dan wali kota tidak hanya fokus pada angka di atas kertas, tetapi juga turun ke lapangan guna memastikan distribusi kebutuhan rumah tangga tetap lancar dan harganya terkendali.
Sistem Audit Berbasis Risiko dari BPK
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja menggunakan metode audit berbasis risiko. Mengingat banyaknya transaksi yang harus diperiksa dalam waktu terbatas, BPK akan menggunakan sistem uji petik yang komprehensif.
Pemeriksaan ini nantinya akan menyimpulkan apakah laporan keuangan daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Hasil akhirnya akan menentukan apakah sebuah daerah layak menyandang status WTP atau justru mendapatkan catatan lainnya.
Momentum penyerahan LKPD ini ditutup dengan hangat lewat ucapan mohon maaf lahir batin dari Gubernur Khofifah kepada seluruh jajaran, memperkuat tali silaturahmi di tengah tugas berat menjaga integritas keuangan negara.
