Inti Berita:
- Jawa Timur diperkirakan akan menerima 24,9 juta pemudik, sehingga koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan menjadi kunci kelancaran arus mudik.
- ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, dan tetap dituntut menjaga pelayanan publik meski ada skema kerja WFA terbatas.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya
Berita Selengkapnya.
Surabaya, Sapapublik
Menjelang momen mudik Lebaran 1447 Hijriah, suasana di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tampak berbeda pada Selasa pagi (17/3). Di tengah barisan Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel dengan pesan yang tegas: kesiapan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Tahun ini, Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama pemudik nasional. Angkanya tidak kecil yaitu sekitar 24,9 juta orang diperkirakan akan masuk ke wilayah ini. Lonjakan besar ini membuat pemerintah provinsi harus bergerak lebih sigap, mulai dari pengamanan jalur hingga koordinasi lintas sektor.
Koordinasi Lintas Sektor dan Antisipasi Cuaca Ekstrem
Khofifah menekankan bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak harus terhubung dimulai dari dinas perhubungan, pariwisata, hingga BMKG, semua itu untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman. Terlebih, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026, disusul arus balik pada 27 Maret.
Namun tantangan tidak berhenti di angka pemudik. Cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Potensi banjir, tanah longsor, dan gangguan hidrometeorologi lainnya mengintai di berbagai titik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jatim bahkan menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama periode krusial, dengan harapan intensitas hujan dapat dikendalikan.
Mudik Gratis Jadi Solusi Nyata untuk Warga
Di sisi lain, pemerintah juga menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui program mudik gratis. Tahun ini, lebih dari 9.000 warga difasilitasi menggunakan bus dan kapal laut, lengkap dengan layanan pengangkutan sepeda motor. Program ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses transportasi yang aman dan terjangkau.
WFA Bukan Libur, Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Meski begitu, perhatian Gubernur tidak hanya tertuju pada masyarakat, tetapi juga pada internal ASN. Ia mengingatkan bahwa meskipun ada kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga 50 persen pegawai, pelayanan publik tidak boleh terganggu. WFA, menurutnya, bukanlah bentuk kelonggaran tanpa tanggung jawab, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut disiplin dan produktivitas.
Larangan Kendaraan Dinas dan Penegasan Integritas ASN
Yang tak kalah penting, Khofifah juga menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. Ia meminta seluruh ASN mematuhi aturan tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan akuntabilitas.
Toleransi di Momen Lebaran dan Nyepi
Menutup arahannya, Khofifah mengajak seluruh ASN menjaga semangat toleransi, mengingat momen Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Ia berharap suasana kebersamaan dan saling menghormati tetap terjaga di tengah keberagaman.
Di tengah kompleksitas tantangan mulai dari lonjakan pemudik, ancaman cuaca, hingga dinamika global itu telah memberikan pesan yang disampaikan sederhana namun kuat yaitu kesiapan, koordinasi, dan kedisiplinan adalah kunci agar Lebaran tahun ini benar-benar menjadi momen yang aman dan membahagiakan bagi semua.
