Inti Berita:
- Pemprov Jatim mendukung percepatan” Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dari target 20 tahun menjadi 15 tahun untuk merespons eskalasi risiko pesisir.
- Fokus pembangunan berada di tiga wilayah kritis Pantura: Tuban, Lamongan, dan Gresik dengan ancaman penurunan tanah 1–2 cm/tahun, banjir rob, dan abrasi.
- GSW tidak hanya proteksi bencana, tetapi juga transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi kawasan pesisir serta penguatan posisi Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya
Berita Selengkapnya:
Ketika Risiko Pesisir Meningkat Lebih Cepat dari Perkiraan
Surabaya, Sapapublik – Perubahan di kawasan pesisir Jawa Timur kini tak lagi berjalan lambat. Tekanan lingkungan, sosial, hingga ekonomi datang bersamaan, memaksa pemerintah bergerak lebih cepat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan langkah percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW), dari target awal 20 tahun menjadi 15 tahun. Keputusan ini diambil sebagai respon atas eskalasi risiko pesisir yang semakin nyata.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/3).
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” ujar Khofifah.
Pantura dalam Tekanan, Air Laut Naik 1–2 cm per Tahun
Tiga wilayah di Pantai Utara Jawa Timur—Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik, tetap menjadi fokus utama pembangunan. Ketiganya berada dalam zona kritis dengan tingkat kerentanan tinggi.
Penurunan muka tanah yang mencapai 1–2 cm/tahun menjadi salah satu indikator paling nyata. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan muka air laut serta gelombang pasang ekstrem, yang memicu banjir rob semakin sering dan meluas.
Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Aktivitas ekonomi terganggu, mulai dari pelabuhan hingga industri dan logistik nasional. Bahkan, ancaman juga menjalar ke sektor pangan akibat tergerusnya lahan pertanian produktif di kawasan pesisir.
Di sisi lain, masyarakat pesisir menghadapi tekanan sosial yang kian berat, yang dimulai dari meningkatnya jumlah warga terdampak hingga potensi krisis air bersih.
Lebih dari Sekadar Tanggul Laut
Bagi Jawa Timur, Giant Sea Wall bukan hanya proyek proteksi. Ini adalah langkah transformasi kawasan secara menyeluruh.
Selain melindungi aset strategis nasional seperti pelabuhan dan kawasan industri, GSW dirancang untuk mendorong revitalisasi pesisir dan perkotaan. Konektivitas ditingkatkan, risiko banjir ditekan, dan sektor perikanan dimodernisasi.
Transformasi ini juga menyasar nelayan tradisional agar lebih produktif dan adaptif, sekaligus memperkuat ekonomi sosial masyarakat pesisir.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” tegas Khofifah.
Peran Kunci Jatim di Level Nasional
Secara kelembagaan, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam proyek ini. Berdasarkan Perpres No. 77 Tahun 2025 Pasal 6, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Tuban, Lamongan, dan Gresik menjadi bagian dari Dewan Pengelola Pantura Jawa.
Peran ini membuka ruang bagi daerah untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan nasional, khususnya dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujar Khofifah.
Menjaga Keseimbangan Pembangunan
Namun, percepatan pembangunan tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan GSW perlu memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), termasuk peruntukan zona dan aktivitas yang sudah ada.
Tujuannya jelas: menjamin kepastian hukum dan investasi, menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta mencegah konflik sosial antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha.
Pendekatan eco-engineering menjadi kunci, dengan mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.
Perluasan Perhatian hingga Madura
Tak hanya Pantura Jawa, Khofifah juga menyoroti wilayah pesisir utara Pulau Madura yang dimulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep, dan semuanya yang dinilai memiliki kerentanan serupa.
“Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi,” ujarnya.
Langkah Awal Sudah Berjalan
Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan penelitian dan assessment untuk mendukung pelaksanaan GSW.
Sejumlah intervensi awal pun telah dilakukan, termasuk pembangunan kampung nelayan di beberapa titik.
“Banyak ya kita intervensi untuk tahun depan, tapi yang sekarang sudah ada beberapa titik (kampung nelayan) yang sudah dibangun salah satunya ada di Gresik dan Malang Selatan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Didit didampingi Deputi II Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Agus Adriyanto, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Pesisir Susilo Adi Purwantoro, Tenaga Ahli Madya Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Eko Yunianto, serta Tenaga Terampil Bidang Pengolah Data Evaluasi Javas Sofian Rusmana.
Sementara Gubernur Khofifah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
Di tengah tekanan pesisir yang kian kompleks, Jawa Timur kini tidak hanya bersiap bertahan, tetapi juga mengambil peran sebagai penggerak solusi.
