Inti Berita:
- Sinergi Lintas Lembaga: Gubernur Khofifah, BNPB, BMKG, dan Basarnas merumuskan mitigasi menghadapi puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026.
- Target Indeks Pertanaman: Pemprov Jatim berkomitmen menjaga produksi padi tetap stabil (target IP 2,7 hingga 3,5) meski di tengah ancaman anomali cuaca.
- Operasi Skala Besar: Disepakati langkah konkret mulai dari pembangunan sumur dalam, irigasi perpompaan, hingga pengerahan helikopter water bombing dan modifikasi cuaca.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya
Surabaya,, Sapapublik – Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi cuaca yang cukup menantang. Di satu sisi, beberapa wilayah masih bergelut dengan sisa bencana banjir, namun di sisi lain, bayang-bayang kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino mulai mengintai.
Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3).
Langkah ini diambil untuk memetakan risiko kekeringan menjelang musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan membawa dampak signifikan bagi warga dan sektor pertanian.
Kesiapsiagaan di Tengah Anomali Cuaca
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kewaspadaan dini. Berdasarkan proyeksi dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, fase kekeringan diprediksi mulai memasuki Jawa Timur pada April, meningkat di bulan Mei, dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” ujar Khofifah. Rakor ini pun dihadiri oleh jajaran penting seperti Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Juanda Taufiq Hermawan, hingga Kabasarnas Jatim Nanang, guna memastikan koordinasi berjalan satu pintu.
Menjaga Martabat Lumbung Pangan Nasional
Salah satu poin paling krusial dalam mitigasi ini adalah perlindungan sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur memikul beban untuk menjaga stok beras Indonesia.
Khofifah menegaskan bahwa Indeks Pertanaman (IP) padi tidak boleh merosot. “Kita maksimalkan agar IP padi tidak turun. Di September nanti saat musim tanam, kita berharap rata-rata IP Jatim berada di angka 2,7, bahkan untuk daerah seperti Ngawi bisa mencapai 3,5,” jelasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim telah memetakan 10 besar daerah sentra produksi padi. Intervensi fisik seperti pembangunan sumur-sumur dalam dan penyediaan irigasi perpompaan akan difokuskan pada wilayah-wilayah ini agar suplai air tetap terjaga meski debit air permukaan menurun.
Kolaborasi Pusat dan Daerah, Melalui Operasi Udara hingga Modifikasi Cuaca
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan peringatan serius berkaca pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah terjadi di Riau dan Natuna. Ia menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Untuk Jawa Timur, BNPB dan Pemprov telah menyepakati beberapa aksi nyata:
1. Pengerahan Armada Udara: Dua unit helikopter water bombing akan disiagakan di titik strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya untuk mempercepat pemadaman jika terjadi kebakaran.
2. Modifikasi Cuaca: Jika kondisi mendesak, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan dilakukan untuk mengisi embung-embung dan kolam penampungan air.
3. Penguatan Satgas Darat: Apel kesiapsiagaan akan segera digelar di seluruh Kabupaten/Kota untuk memastikan peralatan dan personel siap sedia.
Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Air Bersih
Strategi Pemprov Jatim terbagi dalam dua kategori utama: pemenuhan air untuk konsumsi masyarakat sehari-hari dan air untuk lahan pertanian. Selain Dinas Pertanian, Dinas Sosial juga diperintahkan untuk tetap bersiaga dalam kondisi kedaruratan guna memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat yang terdampak kekeringan paling parah.
Dengan peta risiko yang komprehensif dari BNPB dan plan of action yang detail dari pemerintah provinsi, Jawa Timur berupaya keras memastikan bahwa kemarau tahun ini tidak mengganggu produktivitas petani maupun kesejahteraan masyarakat luas.
