Inti Berita:
- Prestasi Nasional: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards 2026 berkat keberhasilan membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif.
- Capaian 100 Persen: Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini telah menyentuh 8.494 titik, yang berarti mencakup seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur tanpa terkecuali.
- Transformasi Ekonomi: Selain fokus pada penguatan modal, program ini sukses mendirikan 1.292 gerai usaha lintas sektor, mulai dari pangan, kesehatan, hingga logistik dan distribusi energi di tingkat akar rumput.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya
Berita Selengkapnya:
Bukan Sekadar Nama, Tapi Kerja Nyata
Surabaya, Sapapublik – Di balik gemerlap lampu The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat malam (24/4), sebuah pengakuan penting diberikan kepada Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa melangkah menuju panggung untuk menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Namun, trofi National Governance Awards 2026 itu bukan sekadar pajangan, melainkan sebuah simbol dari transformasi besar yang sedang terjadi di gang-gang desa dan pelosok kelurahan di Jawa Timur.
Penghargaan kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program ini menjadi bukti bahwa Jawa Timur berhasil mengubah wajah koperasi menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan terpenting adalah hadir di depan pintu rumah warga.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa fokus utama Pemprov Jatim adalah memposisikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai mitra strategis, bukan kompetitor bagi usaha warga yang sudah ada. Strateginya adalah memperkuat lembaga terlebih dahulu agar masyarakat percaya.
Langkah konkret pun diambil. Pada tahun 2025 saja, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menerbitkan akta badan hukum bagi 1.660 KDKMP. Tidak berhenti di legalitas, sisi sumber daya manusia digarap serius melalui dukungan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi untuk melatih 16.167 orang pengurus dan pendamping koperasi.
Data yang Berbicara, Membedah Gurita Bisnis Desa
Kini, hasil dari kerja kolektif tersebut mulai terlihat secara presisi dalam angka. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP, Jawa Timur telah berhasil mengaktifkan 1.292 gerai usaha yang tersebar di berbagai sektor vital.
Jika melihat rincian unit usahanya secara naratif, KDKMP telah hadir melalui:
- 711 gerai sembako yang menjaga ketahanan pangan warga.
- 154 gerai usaha simpan pinjam sebagai solusi permodalan lokal.
- 76 gerai logistik untuk memperlancar arus barang.
- 52 gerai apotek desa dan 42 gerai klinik desa yang mendekatkan akses kesehatan.
- 257 gerai usaha lainnya yang mencakup berbagai kebutuhan spesifik warga.
Hebatnya lagi, saat ini program KDKMP telah terbentuk di 8.494 titik. Angka ini setara dengan 100 persen dari total seluruh desa dan kelurahan yang ada di Jawa Timur. Sebuah pencapaian yang memastikan tidak ada satu desa pun yang tertinggal dalam ekosistem ekonomi baru ini.
Mendekatkan Layanan, Mempersempit Jarak
Fungsi koperasi desa kini meluas hingga menjadi agen distribusi penting bagi barang-barang bersubsidi seperti LPG 3 kg dan pupuk. Khofifah menginginkan agar koperasi menjadi solusi atas tingginya harga akibat rantai distribusi yang panjang.
“Kehadiran KDKMP adalah upaya mendekatkan layanan agar harga semakin terjangkau. Jangan saling mematikan, justru harus saling menguatkan,” pesannya.
Ke depan, ambisi Jawa Timur tidak berhenti di sini. Fokus selanjutnya adalah hilirisasi pada sektor agro, hortikultura, hingga peternakan. Dengan memperkuat struktur ekonomi di tingkat desa, Jawa Timur berikhtiar agar nilai tambah hasil bumi tetap dirasakan oleh masyarakat lokal, sehingga jurang ketimpangan antara desa dan kota semakin terkikis habis.
Bagi Khofifah, penghargaan ini adalah apresiasi untuk kerja keras seluruh perangkat daerah dan masyarakat desa. Namun, tugas utama tetaplah satu: memastikan setiap warga desa bisa berdikari melalui koperasi yang mereka miliki sendiri.
