Sapapublik – Pemerintah pusat akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan koperasi peternak sapi perah sebagai bahan penyusunan kebijakan penguatan ekosistem sapi perah nasional, yang disampaikan melalui Rapat Koordinasi Peternak Sapi Perah di Ruang Sapi Madura yang merupakan fasilitasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Jumat (31/7/2026)
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. drh. Makmun, M.Sc. mengatakan persoalan yang disampaikan dalam rapat koordinasi, mulai dari regulasi pakan, produktivitas, pembiayaan, hingga penguatan koperasi, akan menjadi bahan kajian pemerintah. “Masukan dari daerah akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pengembangan sapi perah nasional,” ujarnya.
Forum yang dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si, juga membahas perlunya penyederhanaan berbagai aspek regulasi yang dinilai memengaruhi percepatan produksi susu, dengan tetap menjaga sistem pengawasan dan perlindungan konsumen.
Pemerintah menilai peningkatan produktivitas sapi perah perlu didukung melalui penguatan pakan, pembibitan, perbaikan genetika, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan koperasi dalam rantai pasok susu nasional. Salah satu perhatian utama adalah akses pembiayaan peternak.
Menurut Makmun, usaha sapi perah memerlukan skema kredit jangka panjang agar cicilan tetap terjangkau. “Karakteristik usaha sapi perah membutuhkan tenor pembiayaan yang lebih panjang agar tidak membebani peternak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Indyah Aryani, MM menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan sentra utama sapi perah nasional dengan sekitar 301.735 ekor atau sekitar 60 persen populasi sapi perah di Pulau Jawa.
Menurutnya, pengembangan sapi perah masih menghadapi kendala tingginya biaya pengadaan sapi impor, akses pembiayaan yang terbatas, serta kebutuhan vaksinasi yang belum terpenuhi secara optimal.
Ia mengatakan Pemprov Jatim terus mendorong penguatan pembibitan dalam negeri melalui peningkatan kualitas genetik dan penyediaan semen beku bibit unggul. Indyah juga berharap persyaratan pembiayaan bagi koperasi dan peternak dapat lebih adaptif sehingga akses terhadap kredit usaha peternakan semakin luas.
Selain itu, Pemprov Jatim meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat program vaksinasi karena kebutuhan vaksin di Jawa Timur masih jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang diterima. “Pengembangan sapi perah membutuhkan dukungan regulasi, pembiayaan, kesehatan ternak, dan tata niaga yang saling mendukung agar peternak dan industri pengolahan susu dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.*
