Surabaya, Sapapublik
Di balik kemegahan pilar Gedung Negara Grahadi, sebuah diskusi strategis berlangsung hangat pada Jumat (27/2). Dua pemimpin perempuan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, duduk bersama bukan sekadar untuk seremoni, melainkan merajut integrasi pembangunan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di kedua wilayah.
Pertemuan ini menjadi babak baru dalam kerja sama antardaerah yang fokus pada satu tujuan besar: memastikan pelayanan publik tidak lagi lambat dan kaku melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi SDM aparatur.
Birokrasi Bukan Beban, Tapi Motor Inovasi
Selama ini, masyarakat seringkali merasakan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri antar instansi. Di hadapan Gubernur Sherly, Khofifah membedah “resep dapur” Jawa Timur dalam mematahkan ego sektoral tersebut.
Khofifah menjelaskan bahwa setiap pejabat di Jawa Timur wajib menciptakan Proyek Perubahan. Ini bukan sekadar tugas diklat, melainkan instrumen nyata agar setiap kebijakan berdampak sistemik.
“Pembangunan tidak boleh parsial. Harus terintegrasi dan berbasis penguatan kapasitas SDM. Kita dorong setiap perangkat daerah menghadirkan inovasi yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Khofifah dengan nada optimis.
Manfaatnya jelas yaitu dengan birokrasi yang lincah (agile) dan berbasis digital, pelayanan publik seperti perizinan, kesehatan, hingga bantuan sosial di Jawa Timur menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Inilah yang kemudian ingin diadaptasi oleh Maluku Utara.
Menghidupkan Jalur Logistik, Menekan Harga Kebutuhan
Selain urusan birokrasi, kedua pemimpin ini menyoroti efisiensi perdagangan. Khofifah melihat sebuah peluang besar pada jalur Tol Laut. Selama ini, kapal logistik dari Jawa Timur seringkali kembali dari Maluku Utara tanpa muatan yang maksimal.
Melalui kolaborasi ini, ke depannya produk unggulan Maluku Utara akan dibantu akses pasarnya di Jawa Timur. Apa manfaatnya bagi warga?
- Bagi warga Maluku Utara: Produk lokal seperti hasil laut dan rempah memiliki serapan pasar yang pasti, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
- Bagi warga Jawa Timur: Pasokan komoditas menjadi lebih stabil dan beragam.
- Efisiensi Biaya: Kapal yang terisi penuh saat berangkat maupun pulang akan menekan biaya logistik, yang pada akhirnya dapat membantu menjaga stabilitas harga barang di pasar.
Belajar dari “Mentor” Pembangunan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, tidak canggung menyebut Khofifah sebagai mentornya. Ia datang membawa tim lengkap untuk mempelajari bagaimana BPSDM Jawa Timur mampu mencetak ASN yang inovatif.
“Kami melihat Jawa Timur berhasil membangun sistem yang terintegrasi. Kami ingin belajar bagaimana proyek perubahan benar-benar diimplementasikan agar berdampak nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” ungkap Sherly.
Bagi Maluku Utara, kerja sama ini adalah jembatan untuk mengoptimalkan potensi besar di sektor pertambangan dan perikanan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan bersih.
Menuju Indonesia Emas 2045 dari Daerah
Pertemuan di Grahadi ini membuktikan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak bisa diraih dengan berjalan sendiri. Dengan integrasi SPBE dan manajemen ASN yang mumpuni, kedua provinsi ini sedang membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kerja sama ini bukan lagi soal tanda tangan di atas kertas, melainkan tentang bagaimana seorang ibu di pelosok Maluku Utara dan seorang pelaku UMKM di Jawa Timur bisa merasakan manfaat dari birokrasi yang lebih cerdas dan jalur perdagangan yang lebih lancar
