Inti Berita:
- Kebijakan Baru: Pemprov Jatim resmi memberlakukan sistem Work From Home (WFH) setiap hari Rabu mulai awal April 2026.
- Alasan Strategis: Pemilihan hari Rabu bertujuan untuk penghematan energi/BBM dan menghindari risiko “libur panjang” jika diterapkan di hari kejepit.
- Komitmen Pelayanan: Gubernur Khofifah menjamin pelayanan publik tetap berjalan 100% dengan pengawasan ketat dari BKD.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya:
Semangat Baru dan Efisiensi Pasca Lebaran
Surabaya, Sapapublik – Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pagi itu, Rabu (25/3), tampak berbeda. Di tengah suasana hangat silaturahmi pasca libur Idul Fitri 1447 H, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel perdana yang tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga titik awal transformasi kerja bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam balutan suasana yang khidmat, Gubernur Khofifah membawa kabar penting mengenai pola kerja baru. Mulai April 2026, para abdi negara di Jawa Timur akan mulai mencicipi kebijakan Work From Home (WFH) secara terjadwal setiap hari Rabu.
Mengapa Harus Hari Rabu?
Keputusan memilih hari Rabu bukanlah tanpa alasan teknis. Berdasarkan data, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak 28 kilometer pulang-pergi setiap harinya untuk bekerja. Dengan menetapkan WFH di tengah pekan, pemerintah berharap terjadi efisiensi penggunaan BBM dan energi yang signifikan secara kolektif.
Khofifah secara cerdas menghindari pemilihan hari Jumat untuk WFH. Menurutnya, WFH di hari Jumat justru berisiko memicu mobilitas tinggi masyarakat untuk pulang kampung lebih awal atau berekreasi (long weekend), yang justru akan memboroskan lebih banyak BBM.
“WFH di rumah memungkinkan anggota keluarga ikut memantau dan mendukung produktivitas. Ini berbeda dengan Work From Anywhere (WFA) yang lebih cair,” jelasnya menekankan aspek pengawasan lingkungan keluarga.
Pelayanan Publik Sebagai Harga Mati
Meski skema kerja menjadi lebih fleksibel, Gubernur Khofifah memberikan catatan tebal: Produktivitas tidak boleh kendor. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan memberikan layanan penuh tanpa hambatan.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun telah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kehadiran digital dan output kerja para ASN. Harapannya, nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang diasah selama bulan Ramadan dapat terimplementasi nyata dalam profesionalisme kerja harian.
Reset Semangat di Hari Kemenangan
Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Arumi Bachsin ini ditutup dengan sesi Halal Bihalal yang hangat. Bagi Khofifah, momentum ini adalah “tombol reset” untuk memperkuat soliditas organisasi.
Ia mengingatkan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan yang memastikan masyarakat merasa terlayani dan diperhatikan oleh negara. Dengan langkah berani ini, Jawa Timur mencoba membuktikan bahwa adaptasi teknologi dan efisiensi energi bisa berjalan beriringan dengan pengabdian yang maksimal kepada masyarakat.
