Surabaya, Sapapublik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan sebanyak 453 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahap I ke 38 kabupaten/kota sebagai langkah cepat merespons peningkatan kasus PMK di awal 2026. Distribusi vaksin dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/1).
Penyaluran vaksin tersebut menjadi bagian dari percepatan vaksinasi massal guna melindungi populasi ternak, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional.
Gubernur Khofifah mengatakan, vaksinasi PMK secara serentak penting untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) pada ternak sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.
“Jawa Timur adalah lumbung ternak nasional. Perlindungan terhadap populasi ternak menjadi prioritas. Tahap pertama ini kami distribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK,” ujar Khofifah.
Seiring distribusi vaksin, Pemprov Jatim menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang digelar pada 29 Januari 2026 di seluruh daerah di Jawa Timur. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi pada ternak milik masyarakat.
Vaksin tahap pertama disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada dinas terkait di masing-masing kabupaten/kota dan akan digunakan dalam program vaksinasi yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Pada tahun 2026, Kementan mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.
Upaya pengendalian PMK tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan penguatan biosekuriti kandang, pengawasan lalu lintas ternak, serta pengawasan ketat di pasar hewan. Penutupan sementara pasar hewan akan diterapkan di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau berstatus zona merah.
Sebagai langkah tambahan, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satuan Tugas PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri, serta unsur kelurahan dan kecamatan untuk monitoring dan pendampingan peternak.
Pemprov Jatim mengimbau pemerintah daerah dan peternak untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersikap kooperatif dalam pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak guna menekan penyebaran PMK
