DPRD Jatim Nyatakan LKPJ 2025 Layak, Pemprov Jatim Perkuat Transparansi Publik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Inti Berita:

  • Keputusan Pansus: DPRD Jawa Timur menyatakan LKPJ Gubernur TA 2025 layak dan memenuhi standar regulasi dalam Rapat Paripurna (6/4/2026).
  • Apresiasi Lembaga: Gubernur Khofifah mengapresiasi kerja keras Pansus DPRD Jatim yang memberikan pembahasan komprehensif dan konstruktif.
  • Komitmen Kerja: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dewan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan.

Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.

Bacaan Lainnya

Berita Selengkapnya

Sinergi Konstitusional di Gedung DPRD Jatim

Surabaya, Sapapublik – Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempertanggungjawabkan kinerja tahun anggaran 2025 menemui titik terang. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (6/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim secara resmi menyampaikan pendapatnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Hasilnya, DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa LKPJ tersebut layak dan telah memenuhi standar minimal yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini menjadi basis penting untuk melanjutkan pembahasan ke tahap mekanisme selanjutnya.

Apresiasi Gubernur terhadap Kinerja Legislatif

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir langsung dalam rapat tersebut, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada lembaga legislatif. Menurutnya, proses yang dilakukan oleh Tim Pansus DPRD Jatim merupakan cerminan dari pengawasan yang sehat dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan bahwa interaksi antara eksekutif dan legislatif ini adalah bagian krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rekomendasi Sebagai Bahan Evaluasi Strategis

Bagi Pemprov Jatim, catatan yang diberikan oleh DPRD bukanlah sekadar kritik, melainkan amunisi untuk perbaikan. Gubernur Khofifah memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang lahir dari pembahasan ini akan ditindaklanjuti secara serius.

Komitmen ini diambil untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov dan DPRD Jatim, diharapkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur akan terus meningkat secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *