Inti Berita:
- Menunggu Payung Hukum: Disnakertrans Jatim sedang bersiap menerapkan sistem Work From Home (WFH) sambil menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari Gubernur Jawa Timur.
- Pelatihan Fisik Tetap Jalan: Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan BPVP Sidoarjo akan tetap digelar secara tatap muka (praktik langsung) karena kompetensi teknis tidak bisa diajarkan via daring (Zoom).
- |Misi Penghematan BBM: Kebijakan WFH yang direncanakan setiap hari Rabu ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM hingga 108.000 liter di lingkungan Pemprov Jatim tanpa mengganggu produktivitas.
Bagaimana menurutmu? Tulis kolom komentar baru di bawahnya.
Berita Selengkapnya
Kaji Pola Kerja Baru
Surabaya, Sapapublik – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai serius mengkaji pola kerja baru guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu garda terdepan yang tengah bersiap adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.
Meski rencana bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sudah di depan mata, instansi ini memastikan bahwa pelayanan publik, terutama urusan asah skill masyarakat, tidak akan kendor.
Menanti Instruksi Resmi Gubernur
Sekretaris Disnakertrans Jatim, Agus Gunawan, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam posisi “siaga” menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur terbit.
SE ini nantinya akan menjadi landasan hukum resmi sebelum aturan jam kerja baru disosialisasikan ke seluruh jajaran. “Kami menunggu SE Gubernur terlebih dahulu. Begitu terbit, langsung kami tindak lanjuti,” ujar Agus pada Kamis (26/03/2026).
Mengapa BLK Tidak Bisa Full Online?
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah keberlangsungan di Balai Latihan Kerja (BLK). Agus menegaskan bahwa pelatihan kerja memiliki karakteristik yang unik dibandingkan pekerjaan administratif kantor. Belajar mengoperasikan mesin atau teknik pertukangan tentu mustahil dilakukan hanya melalui layar monitor.
“Tidak mungkin pelatihan kerja dilakukan melalui Zoom. Peserta harus praktik langsung dengan peralatan di UPT BLK. Makanya, teknisnya akan kami atur agar pelatihan tetap berjalan lancar,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BPVP Sidoarjo, Muhammad Aiza Akbar. Berkaca pada pengalaman masa pandemi, skema WFH kemungkinan besar hanya akan menyasar staf manajemen.
Sementara itu, para instruktur akan tetap digilir untuk mengajar calon tenaga kerja secara langsung demi menjaga kualitas lulusan yang siap diserap industri.
WFH Bukan Berarti Libur, Tapi Efisiensi
Saat dalam kegiatan Halal Bihalal di internal Disnakertrans Jatim, Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, memberikan instruksi tegas kepada anak buahnya yaitu lokasi kerja boleh berbeda, tapi kualitas layanan harus tetap juara.
Ia meminta seluruh pegawai, baik yang di kantor maupun di rumah, untuk tetap responsif dan selalu aktif dalam saluran komunikasi. “WFH bukan berarti istirahat. Jangan sampai ada celah informasi. Koordinasi harus tetap jalan, salah satunya lewat rapat rutin via video conference,” tegas Sigit.
Strategi Hari Rabu, Hindari Persepsi Libur Panjang
Mengapa hari Rabu yang dipilih? Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pemilihan hari tengah minggu ini bertujuan untuk menghindari persepsi “libur panjang” jika diterapkan di hari Jumat.
Selain menjaga ritme kerja tetap stabil, kebijakan ini diprediksi mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan, yakni menghemat hingga 108.000 liter BBM di lingkungan Pemprov Jatim. Sebuah langkah kecil dari meja kerja untuk kontribusi lingkungan yang lebih besar.
Apakah kebijakan WFH di hari Rabu ini sudah ideal menurut Anda untuk diterapkan di instansi pemerintah lainnya? Mari berdiskusi di kolom komentar!
